Peluang SINTA menjadi jembatan riset dan kebijakan–dan mencegah kematian sia-sia

File 20190111 43517 t4xm8e.jpg?ixlib=rb 1.1
Korban tsunami berdiri di depan rumahnya yang rusak setelah dihantam tsunami di Desa Ujung Jaya, Kec. Sumur, Banten, 26 Desember 2018.
Fajrul Islam/Shutterstock

Anis Fuad, Universitas Gadjah Mada

Bencana tsunami di Selat Sunda dan sebelumnya di Palu, Sulawesi Tengah menyodorkan fakta tentang minimnya pemanfaatan hasil riset dalam program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Lebih banyak nyawa bisa diselamatkan dari ancaman bencana bila pemerintah merujuk hasil riset kredibel untuk menyusun kebijakan (dan implementasi) yang berdampak pada keselamatan rakyat.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti) dapat memainkan peran penting di sini jika mereka dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan sistem indeks yang menyediakan peta bagi pembuat kebijakan untuk menemukan riset-riset yang relevan dengan prioritas program kerja mereka. Dan sebaliknya, peneliti juga dapat mengusulkan penelitian sesuai dengan prioritas kebijakan dan fokus riset nasional atau daerah.




Baca juga:
Mengapa Gunung Anak Krakatau masih berbahaya–ini penjelasan vulkanolog


Miskoordinasi dan pengabaian temuan riset

Presiden Joko Widodo menyatakan bencana tsunami di Selat Sunda tersebut di luar perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Peringatan dini yang dimiliki oleh BMKG menggunakan sensor tektonik, sedangkan tsunami Selat Sunda berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Karena berkaitan dengan aktivitas gunung api, pemantauannya menjadi ranah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengelola sensor vulkanik. Sampai di sini, tema ceritanya klasik, mengenai koordinasi antar-lembaga yang tidak berjalan baik.

Namun, masalah yang fundamental dari kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tsunami Selat Sunda sesungguhnya adalah hasil riset yang terabaikan.

Setelah kejadian tsunami, di berbagai grup WhatsApp beredar hasil riset tahun 2012 oleh Thomas Giachetti, peneliti Universitas Oregon, dan koleganya, termasuk peneliti Indonesia Budianto Ontowirjo dari Universitas Tanri Abeng, yang memperkirakan potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan simulasi mereka, tsunami akibat aktivitas vulkanik dapat menjangkau bibir pantai Banten dan Lampung dalam hitungan antara 36-68 menit. Karena itu, ketersediaan detektor vulkanik dan sistem peringatan dini yang efisien–bila ada dan berfungsi dengan baik–dapat menyelamatkan masyarakat di pinggir pantai terdampak.

Rasa penasaran terhadap keberadaan karya peneliti Indonesia mengenai potensi tsunami Selat Sunda mendorong kolega dari Institut Teknologi Bandung, Dasapta Erwin Irawan, untuk melakukan pencarian di portal Garuda (Garba Rujukan Digital, yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Ia menemukan publikasi karya Yudhicara dan Budiono yang dimuat di di Jurnal Geologi Indonesia pada 2008 dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM).

Riset mereka menyebutkan wilayah Selat Sunda rentan terhadap 4 jenis penyebab tsunami, yaitu gempa bumi, erupsi gunung api, longsoran pantai, dan longsoran bawah laut. Karena itu, sistem deteksi dini tsunami di wilayah tersebut seharusnya meliputi detektor beragam penyebab.

Bagaimana menjembatani riset dan kebijakan kebencanaan

Sebenarnya, terdapat peluang untuk menghubungkan riset dengan kebijakan secara sistematik di Indonesia. Presiden Jokowi pada 2018 telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan lintas sektoral dalam jangka panjang.

Ristekdikti sendiri pada 2017 telah meluncurkan sistem pengindeks yang disebut SINTA (Science and Technology Index). Melalui sinkronisasi dengan Google Scholar, basis data ilmiah komersial Scopus, dan portal Garuda jutaan publikasi yang ditulis oleh periset Indonesia terindeks di sini. Sampai Desember yang lalu, 150 ribuan peneliti dari sekitar 4500-an institusi riset dan akademik telah terindeks di SINTA.

Namun, sejauh ini Ristekdikti baru menjadikan SINTA sebagai alat pengukur kinerja riset, dengan menciptakan sistem pemeringkatan peneliti di SINTA, yang menimbulkan kritik dari para akademisi.

Daripada hanya menjadikan SINTA sebagai repositori sitiran dan kepakaran, Ristekdikti dapat menjadikannya sebagai jembatan antara dunia riset dan kebijakan dengan memperluas metadata yang disediakan dan menciptakan matriks yang menghubungkan metadata dalam SINTA dengan fokus-fokus prioritas riset nasional.




Baca juga:
Jalan evolusi bibliometrik Indonesia


Kosakata Riset Indonesia

Saat ini metadata yang terindeks oleh SINTA adalah nama peneliti, afiliasi institusi, bidang keahlian, judul artikel, nama jurnal ilmiah dan sitiran. Sementara metadata kata kunci yang menyediakan informasi mengenai topik-topik yang dibahas setiap artikel ilmiah belum tersedia dalam SINTA. Demikian juga indeksasi produk kebijakan dan fokus riset di RIRN .

Menyertakan kata kunci dan menghubungkannya dengan matriks prioritas riset nasional akan membantu publik–termasuk pembuat kebijakan–untuk menelusuri jutaan publikasi dan menemukan riset yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Kerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan standar kosakata, metadata, dan indeksasi publikasi (jenis publikasi, kata kunci, bidang ilmu, dan kelompok riset) akan memudahkan kegiatan pemetaan tersebut.

Pengembang dan pengelola SINTA bisa belajar dari praktik terbaik kosakata riset Medical Subject Heading (MeSH), yang merupakan bagian dari basis data Pubmed yang dikembangkan oleh National Library of Medicine (NLM). MeSH merupakan kosakata yang terstruktur secara hirarkis untuk indeks, katalog dan pencarian makalah kesehatan di Pubmed. Di perpustakaan kesehatan terbesar di dunia itu, petugas pengindeks bertugas membaca setiap artikel baru dari jurnal yang terindeks di Pubmed dan menentukan lema MeSH-nya.

Mengembangkan sejenis Kosakata Riset Indonesia merupakan kerja besar berskala nasional dan berpotensi global. Wirawan Agahari pernah menganalisis pentingnya data untuk mengevaluasi kebijakan dengan mengusulkan pembaharuan regulasi.




Baca juga:
Pentingnya data iptek di Indonesia, bagaimana meningkatkan kualitas dan kebaruannya


Pengembangan Kosakata Riset Indonesia dapat diselaraskan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang akan memuat Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional. Kolaborasi, bukan kompetisi, lintas lembaga diperlukan untuk mengembangkan inovasi ini (collaborative sandbox).

Inovasi teknologi untuk kebijakan publik

Kembali kepada kasus tsunami Selat Sunda. Dalam RIRN terdapat 10 fokus riset, dua diantaranya–kemaritiman dan kebencanaan–relevan dengan pencegahan dan mitigasi bencana di sekitar Selat Sunda. Riset kemaritiman memuat 4 tema riset, salah satunya adalah teknologi penguatan infrastruktur maritim, yang memiliki subtopik sistem peringatan dini tsunami.

Pengembangan matriks 10 fokus riset nasional dalam SINTA dapat dipetakan berdasarkan pelaku, sumber pendanaan, jenis riset (kolaboratif/tunggal), jenis publikasi yang memuat hasil riset sampai dengan jenis kebijakan pemerintah yang memanfaatkan hasil riset tersebut.

Di era multi disiplin seperti sekarang, riset kemaritiman dapat diintegrasikan dengan riset kebencanaan serta delapan fokus riset lainnya. Sebagai contoh, riset inovasi sistem peringatan dini dipadukan dengan riset yang mengkaji implikasinya dari aspek sosial ekonomi dan humaniora dalam satu kerangka penelitian payung.

Hasil riset semacam ini–jika terindeks dengan baik sehingga pembuat kebijakan mudah menemukan dan mengakses–dapat dimanfaatkan untuk mendukung program terpadu mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang sesuai konteks budaya masyarakat.

Dengan demikian, ada kesinambungan antara prioritas nasional, kebutuhan riset untuk pembangunan prioritas, riset yang dilakukan, produk riset yang dihasilkan sampai dengan pemanfaatannya. Tugas selanjutnya adalah memantau sejauh mana riset tersebut menjadi rujukan dalam program kebijakan, pedoman dan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam hikayat Ramayana, dewi Shinta rela terjun ke bara api demi cintanya kepada Rama. Ini bisa menjadi alegori untuk pengorbanan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mereformasi SINTA menjadi jembatan riset-kebijakan yang berpotensi menyelamatkan puluhan juta nyawa yang hidup di negeri kepulauan rawan bencana.

Anis Fuad, Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

The Conversation

Posted on January 18, 2019 at 11:46 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: bibliometrik, Tak Berkategori

Efektifkah app kesehatan untuk bantu kendalikan penyakit tak menular?

Efektif tidaknya app kesehatan untuk membantu pengendalian PTM bergantung kepada banyak hal. Di antaranya adalah fungsi, kualitas, kemudahan dan biaya app, jenis penyakit tidak menular, perubahan perilaku yang diharapkan, karakteristik pengguna, interaksi dengan tenaga atau fasilitas kesehatan dan berbagai faktor kontekstual lainnya. Sayangnya, berbagai aspek teknis mengenai m-Kesehatan belum diatur.

Baca lebih lanjut di https://theconversation.com/efektifkah-app-kesehatan-untuk-kendalikan-penyakit-tak-menular-108435

 

Posted on January 3, 2019 at 5:23 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: digitalisasi

Menuntaskan pencapaian UHC di kabupaten/kota

Setiap tanggal 12 Desember, dunia merayakan hari Universal Health Coverage (UHC). Ini bertepatan dengan tanggal yang sama pada tahun tahun 2012, saat PBB mengeluarkan resolusi kepada seluruh pemimpin negara di dunia untuk memberikan perlindungan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas kepada semua warganya.

Mulai bulan Desember 2018, kabupaten Gunungkidul dan Bantul  meraih status UHC, menyusul kota Jogja. Piagam UHC diberikan oleh BPJS Kesehatan karena 95% penduduknya telah tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan demikian, apakah tugas pemerintah daerah sudah tuntas dalam menjamin kesehatan warganya?

Perlindungan bersyarat

Pencapaian UHC oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut patut diapresiasi karena lebih awal dari target nasional yang direncanakan pada tahun 2019. Upaya tersebut juga relevan dengan Tujuan Pembangunan Global (Sustainable Development Goals) pada indikator no 3.8 “mencapai jaminan kesehatan universal (universal health coverage), termasuk perlindungan risiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan esensial yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan  dan vaksin esensial yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua”.

Prestasi ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah untuk melindungi warganya. Penduduk dijamin tidak akan menjadi sadikin, istilah untuk warga yang sakit sedikit menjadi miskin. Fenomena ini terjadi ketika pasien tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, sehinggga harus menguras tabungan atau menjual harta benda lainnya untuk melunasi ongkos kesehatan.

Dengan menjadi peserta JKN-KIS, layanan kesehatan esensial,  baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif telah dijamin di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) – tanpa biaya.  Asalkan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden no 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan memberi syarat: status kepesertaan aktif. Pasien yang menunggak iuran dan jatuh sakit dapat dikenakan denda, kala menggunakan layanan kesehatan dalam waktu 45 hari setelah mengaktifkan kartunya. Maksimal denda yang diterapkan dapat mencapai 30 juta. Nilai tersebut sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 1.454.154,15.

Proaktif mencegah nonaktif

Menurut WHO (2013), UHC meliputi 3 dimensi perlindungan. Pertama, perlindungan mendapatkan layanan kesehatan esensial yang bermutu sesuai dengan kebutuhan. Kedua, perlindungan terhindar dari pengeluaran kesehatan katastrofe (catastrophic healthcare expenditure), yaitu pengeluaran kesehatan rumah tangga melebihi 40% dari pendapatan yang tersisa setelah setelah memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, perlindungan layanan kesehatan untuk seluruh penduduk.

Piagam UHC untuk daerah baru berdasarkan dimensi yang ketiga, yaitu tercatatnya 95% populasi suatu kabupaten/kota sebagai peserta JKN-KIS pada masterfile BPJS Kesehatan. Namun, berapakah proporsi peserta yang nonaktif? Mereka inilah yang berpotensi mengalami kesulitan finansial jika tiba-tiba jatuh sakit karena status penjaminan berhenti sementara.

Data BPJS Kesehatan di tingkat nasional menyebutkan bahwa penghimpunan iuran pada peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) hanya berkisar 63%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah pusat (100%) dan pemerintah daerah (90.7%).

Risiko penunggakan pembayaran kemungkinan besar terjadi pada PBPU kelompok informal yang tidak memiliki rekening bank. Menurut estimasi Bank Dunia (2016), baru 48,9% orang dewasa yang memiliki rekening bank. Sedangkan yang sudah menggunakan rekening untuk pembayaran tagihan rutin baru 12%. Pembayaran iuran JKN-KIS melalui mutasi debit dapat dilakukan secara otomatis sebelum tanggal 10 setiap bulan. Risiko penjaminan berhenti sementara juga bisa dialami oleh peserta yang ditanggung perusahaan atau PBI dari APBD, apalagi telat membayar.

Di sinilah peran kerjasama yang aktif dari BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan, untuk menuntaskan UHC. Dalam Peraturan Presiden no 82/2012 disebutkan bahwa BPJS wajib Kesehatan berbagi data (termasuk kepesertaan) kepada pemerintah daerah. Dengan dukungan ekosistem mahadata yang dimilikinya,  BPJS Kesehatan dapat menyediakan informasi status nonaktif peserta lebih awal. Jika pasien berstatus nonaktif, apakah informasinya dapat dibagi ke pemerintah daerah untuk advokasi? Ada dilema antara perlindungan data pribadi dengan perlindungan kesehatan.

Aspek kepesertaan JKN-KIS juga berkaitan dengan dinamika penduduk. Kelahiran, kematian, perkawinan, status bekerja, pengangguran atau menjadi PHK akan mempengaruhi kepesertaan. Basis data BPJS Kesehatan dapat mengumpulkan lebih awal data terkini mengenai kelahiran dan kematian peserta JKN-KIS di fasilitas kesehatan. Di sisi yang lain, status perkawinan dan pekerjaan dapat dikumpulkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Tenaga Kerja daerah.

Oleh karenanya, interoperabilitas data dan sistem informasi antar lembaga di tingkat kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan menjadi penting untuk menuntaskan pencapaian UHC dari segi kepesertaan dan perlindungan finansial. Untuk benar-benar tuntas nampaknya masih panjang. Apalagi menyangkut dimensi berikutnya: perlindungan atas layanan kesehatan esensial yang bermutu.

Menuntaskan pencapaian UHC kabkota

Menuntaskan pencapaian UHC kabkota

Posted on December 13, 2018 at 3:07 pm by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: JKN

Promosi Kesehatan Rumah Sakit di Era Digital

Konferensi Nasional Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Konas PKRS) ke-4 telah sukses digelar di Jakarta pada 27 hingga 30 November lalu. Pertemuan tingkat nasional tersebut dihadiri oleh praktisi promosi kesehatan dari berbagai institusi seperti Kementerian Kesehatan, rumah sakit, asosiasi profesi, akademisi, dan badan usaha. Tema yang yang diusung adalah “Strategi Promosi Kesehatan dalam Mencapai Reorientasi Pelayanan Kesehatan: Kebijakan dan Praktik berbasis Data”.

Di era disrupsi seperti sekarang, menjadi penting untuk mendiskusikan tentang  reorientasi layanan kesehatan melalui kesehatan digital. Apakah rumah sakit yang aktif di sosial media dan mengembangkan portal rumah sakit berarti sudah mewujudkan praktik PKRS menggunakan teknologi digital?

Ulasan lebih lanjut ada di Kolom Detik terbitan 10 Desember 2018.

Posted on December 11, 2018 at 2:26 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: digitalisasi, SIMRS

Revolusi Industri 4.0 dan pendidikan kedokteran

Laporan World Economic Forum yang berjudul The Future of Jobs Report 2018 mengulas tentang potensi digitalisasi (atau secara spesifik adalah Revolusi Industri 4.0) terhadap struktur pekerjaan di masa depan di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Jutaan pekerjaan bisa hilang. Di sisi lain, pekerjaan baru bermunculan. Hal ini wajib diantisipasi oleh sektor pendidikan, termasuk diantaranya adalah pendidikan kedokteran.

Catatan khusus mengenai hal ini dimuat di Jakarta Post, terbitan 8 Desember 2018 dengan judul Medical education 4.0. Dalam tulisan tersebut, saya menyoroti tentang perlunya kaji ulang  2 standar pendidikan, yaitu Standar Kompetensi Pendidikan Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Pendidikan Dokter Indonesia. Keduanya diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2012.

Enam tahun berlalu semenjak kedua dokumen penting itu dirilis.  Berbagai perubahan fundamental dalam sistem kesehatan di Indonesia telah berlangsung. Era Jaminan Kesehatan Nasional telah dimulai pada tahun 2014 dan masih hiruk pikuk hingga sekarang. Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai bergerak sejak 2015. Tujuan Pembangunan Global Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) telah ditetapkan pada awal 2016.  Ditambah dengan masifnya wacana RI 4.0, revisi kedua standar tersebut menjadi urgen . Kabarnya, sudah ada revisi tetapi belum disepakati oleh KKI.

Namun, standar saja tidak cukup. Strategi yang tepat untuk menerjemahkan standar ke dalam proses pembelajaran dan atmosfir akademik menjadi tantangan bagi para pengelola program pendidikan kedokteran di Indonesia.

 

Posted on December 9, 2018 at 11:26 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: digitalisasi, pendidikan

Antisipasi DBD dan BPJS Kesehatan

Musim hujan, potensi DB (Demam Berdarah) harus diantisipasi. Demikian dituliskan di Pojok KR tertanggal 13 November 2018. Namun, apa kaitan antara DB atau DBD (Demam Berdarah Dengue) dengan BPJS Kesehatan?
DBD bukan penyebab berdarah-darahnya defisit BPJS Kesehatan. Penyakit tidak menular seperti jantung, kanker dan strokelah yang menjadi penyedot terbesar anggaran BPJS. Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD juga tidak bakal mengganggu neraca keuangannya. Pemerintah daerah atau pusatlah, bukan BPJS Kesehatan, yang akan menanggung biaya KLB DBD.
Defisit tapi Surplus
Secara keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Namun, dari segi data lembaga ini surplus bahkan melimpah ruah.
Dalam seminar Big Data for Improving Health Policy di Yogyakarta pada 7 November 2018, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa 2.446 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), 22.681 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama beserta sejumlah apotik dan optik rutin menyumbang data secara elektronik. Rerata per hari tercatat 612 ribu transaksi kesehatan.
Berbagai titik layanan tersebut menghasilkan data dengan volume besar, secara cepat, memuat beragam jenis dan variasi kualitas. Data penting yang meliputi aspek klinis (keluhan, diagnosis, pengobatan dan tindakan), demografis (karakteristik individu), riwayat rujukan, luaran pelayanan (sembuh, dirujuk atau meninggal) sampai dengan perilaku pembayaran premi tersimpan di basis data. Diduga karena motif finansial, fasilitas kesehatan relatif lebih tertib dalam mengelola dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik.
Kekayaan data inilah yang bermanfaat untuk antisipasi DBD.
Mahadata untuk antisipasi DBD
Eksosistem mahadata yang disertai dengan teknologi pengolahan dan visualisasi data merupakan aset tak ternilai bagi para pembuat keputusan. Termasuk diantaranya adalah para pengelola kebijakan penanggulangan penyakit DBD baik di tingkat daerah maupun pusat.
Mereka memerlukan dukungan informasi yang lengkap, tepat waktu dan akurat. Analisis terinci mengenai gambaran kesakitan DBD, persebarannya, populasi terinfeksi, pola penularan, faktor risiko sampai dengan determinan lingkungan sangatlah diperlukan dalam untuk surveilans DBD. Informasi yang tepat dapat membantu Dinas Kesehatan dalam mengalokasikan sumber daya dan menggerakkan kegiatan. Dampaknya, upaya pencegahan, promosi kesehatan yang terarah di masyarakat, intervensi epidemiologis di lingkungan sampai dengan penyiapan fasilitas kesehatan bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Teknologi mahadata memungkinkan sajian analisis dari yang sederhana, pemetaan kasus dan faktor risiko, data mining maupun yang lebih maju melalui sistem prediksi.
Mahadata tersebut dapat menggambarkan perjalanan alamiah penyakit DBD secara terinci dengan menyatukan data di FKTP dan FKRTL. Integrasi tersebut sangatlah memungkinkan dengan diterapkannya NIK (Nomer Induk Kependudukan) sebagai penanda unik peserta BPJS Kesehatan.
Peluang regulasi
Dari sudut pandang teknologi, banyak potensi yang dapat diangkat. Secara regulasi, apakah memungkinkan? Bolehkah data klaim yang pada dasarnya untuk kepentingan pembiayaan digunakan di luar tujuan tersebut?
Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan no 82/2018 menyebutkan pada pasal 84 ayat 1 “Dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di Daerah, BPJS Kesehatan wajib memberikan data dan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Kepala Dinas Kesehatan provinsi setempat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan”. Pada ayat berikutnya disebutkan bahwa jenis data tersebut termasuk jenis penyakit dan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Regulasi ini menjadi landasan penting upaya antisipasi DBD dengan memanfaatkan mahadata BPJS Kesehatan. Upaya tersebut akan memperkuat Dinas Kesehatan karena pedoman Kemenkes tentang surveilans DBD tidak disertai dengan aplikasi elektronik.
Di kancah internasional, Taiwan menyediakan 5% sampel data klaim jaminan kesehatan untuk kepentingan riset. Efek positifnya, lebih dari seribu makalah di jurnal internasional telah diterbitkan. Di Korea Selatan, data klaim jaminan kesehatan dihubungkan dengan data lingkungan untuk memberikan pengingat kepada masyarakat tentang risiko lingkungan.
Jelaslah bahwa BPJS Kesehatan berpotensi penting mengantisipasi penyakit DBD melalui penguatan sistem surveilans. Mekanisme berbagi data serta kerangka kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dalam menggunakan data tersebut perlu segera ditetapkan. Mumpung musim hujan baru saja mulai dan genangan air belum banyak bertebaran sebagai wahana berkembangbiaknya telur dan nyamuk Aedes aegypti.

dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 15 November 2018. 

 

 

Antisipasi DBD dan BPJS Kesehatan

Opini KR, 15 November 2018

Posted on November 19, 2018 at 8:08 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: JKN, surveilans

Jejak riset FK UGM di Pubmed: fokus ke area mana?

Fakultas Kedokteran UGM (eh sekarang namanya berubah menjadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) sudah tidak diragukan lagi memiliki keunggulan dalam bidang riset.  Hal ini tidak lain untuk mencapai misi Fakultas untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan yang unggul, berlandaskan kearifan lokal, etika, profesionalisme dan kelimuan berbasis bukti. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dimanakah tingkat keunggulan tersebut? Pada riset apa sajakah keunggulan tersebut berada?

Ini sekedar iseng-iseng saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu ujung dari dari setiap riset adalah publikasi. Muara terakhir adalah kemanfaatannya bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan status kesehatannya. Pada bagian ini, ukuran yang sering dipakai adalah adopsi hasil riset dalam berbagai produk, misalnya industri, kebijakan publik sampai dengan pelayanan. Sebelum sampai pada tahap aplikasi, sering pula diukur dengan terdaftarnya HKI(hak atas kekayaan intelektual) ataupun paten. Jika melihat dari sudut publikasi, kacamata yang sering digunakan seringkali adalah berapa banyak sitasi yang sudah dilakukan terhadap publikasi tersebut, atau jurnalnya memiliki reputasi atau tidak.

Sebenarnya, kalau pas lagi niat, bisa saja ngukur sitasi publikasi dari FK UGM berapa, atau jurnal yang mempublikasikan reputasinya seperti apa. Di Scopus data tersebut tersedia. Tetapi, ini karena memang hanya iseng-iseng saja, saya menggunakan media yang lain yaitu Pubmed dan VOSViewer. Pubmed, seperti diketahui merupakan gudangnya jurnal kesehatan dan kedokteran. Gudang ilmu kesehatan dan kedokteran terbesar di dunia. Faedahnya banyak. Nah, di Pubmed dicari semua artikel yang memuat kata “gadjah mada” atau “sardjito”. Kata Pubmed ada sekitar 800-an. Hasil pencarian tersebut kemudian disimpan dalam format MEDLINE. Selanjutnya, file tersebut diolah menggunakan VOSViewer. Di sini, dipilih analisis kemunculan kata kunci (co-occurence).  Pubmed memiliki basis data kamus yang sangat terinci dan terstruktur yang disebut dengan MeSH (Medical Subject Heading). Ada sekitar 2 ribuan kata kunci yang tercatat berasal dari publikasi di lingkungan UGM dan Sardjito. Karena jumlah tersebut sangat banyak, kemudian difilter berdasarkan kata kunci yang paling sering muncul. Selain itu, kata kunci yang umum (seperti Indonesia, human dan animals) dan juga kelompok umur dihilangkan. VOSViewer selanjutnya akan memvisualisasikan kelompok (cluster) kata kunci seperti pada gambar di bawah ini.

Kata kunci yg paling sering digunakan dalam publikasi dari FKUGM di Pubmed

 

Dalam gambar tersebut, terdapat 8 cluster utama riset kesehatan dari UGM. Dalam roadmap FK UGM terdapat dua fokus prioritas riset, yaitu 1)kebugaran, penuaan dan gaya hidup sehat serta 2)teknologi intervensi medik dan kesehatan masyarakat. Riset pada fokus 1 berupaya memahami mekanisme yang mendasari masalah kebugaran, penuaan dan gaya hidup. Sedangkan fokus 2 berupaya untuk mengidentifikasi teknologi-cara baru dalam pencegahan, diagnosis, pengobatan penyakit pada pasien dan intervensi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan roadmap tersebut, nampaknya jejak riset FK UGM masih lebih banyak di fokus yang kedua. Ayo semangat, perbanyak riset pada bidang kebugaran, penuaan dan gaya hidup sehat.

Posted on December 11, 2017 at 5:45 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: bibliometrik

Menerka adopsi SIMRS

Sebelum program kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional bergulir, saya pernah menghitung jumlah rumah sakit yang telah menerapkan SIMRS. Sumber data yang digunakan adalah basis data registrasi rumah sakit yang dikelola oleh Bagian Program dan Evaluasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kemenkes. Pada tahun 2013, baru sekitar 740 rumah sakit yang telah menggunakan SIMRS, atau sekitar 30%. Kini (2017), jumlah rumah sakit yang menerapkan SIMRS sudah meningkat dua kali lipat, pada angka 1423 dari total 2734 di Indonesia . Meskipun secara proporsi menjadi lebih besar, yaitu 52%,namun secara jumlah ternyata masih banyak RS yang belum menggunakan SIMRS.

Peningkatan jumlah RS yang menggunakan SIMRS sangat terkait dengan kemajuan penerapan program JKN. Saat ini, peserta BPJS Kesehatan masih di kisaran angka 180an juta (atau pada kisaran 70-an %). RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan saat ini berjumlah 2033 (sekitar 75% dari seluruh rumah sakit). Memiliki SIMRS merupakan salah satu syarat agar RS dapat diterima sebagai mitra BPJS Kesehatan. Jika dibandingkan dengan angka dari Ditjen Pelayanan Kesehatan, terdapat gap sekitar 600.  Pada Sistem Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang mulai diberlakukan tahun 2018, keberadaan SIMRS juga menjadi salah satu ukuran. Pertanyaan besarnya adalah, kalau kita akan menerka seberapa jauh adopsi SIMRS di Indonesia, angka mana yang akan digunakan dari ketiga opsi di bawah ini:

Jika hasilnya memang berbeda-beda, itulah Indonesia.

 

 

Posted on October 21, 2017 at 3:07 am by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: JKN, SIMRS

Selamat datang

Akhirnya, punya juga blog di sini.

Yang sulit adalah menjaga konsistensi. Semoga bisa konsisten menulis di sini.

Posted on October 20, 2017 at 2:20 pm by Anis Fuad · Permalink · Leave a comment
In: Tak Berkategori